RINGKASAN SEJARAH KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SATWA LIAR DI INDONESIA

Untuk memudahkan dalam memahami sejarah konservasi dan pengelolaan satwa liar di Indonesia maka uraian ringkasan dibagi dalam 3 masa atau zaman yaitu :

A.  ZAMAN KERAJAAN NUSANTARA

Pada zaman kerajaan nusantara, konservasi dan pengelolaan satwa liar pada dasarnya telah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia.  Banyak budaya bangsa Indonesia yang hingga saat ini masih menjadi peninggalan sejarah dalam pengelolaan dan konservasi satwa liar. Misalnya adanya kawasan-kawasan adat maupun jenis-jenis satwa yang dilindungi dan pemanfaatannya diatur sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi.  Perburuan yang biasa dilakukan oleh para bangsawan kerajaan tetap diatur sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi.  Beberapa peristiwa yang tercatat dalam sejarah antara lain :

1.        Pada abad ke-14 dimasa kerajaan Majapahit perburuan satwa babi, rusa dan satwa liar lainnya sering menjadi olah raga dan atraksi yang menarik bagi para bangsawan kerajaan;

2.        Pada abad ke-16 yaitu pada awal kedatangan portugis di Indonesia, penulis Portugis Tom Pires dan Duarte Barbosa memuji raja-raja Jawa sebagai olahragawan besar dan pemburu dan penunggang kuda terampil, yang menghabiskan sebagian besar waktu berburu mereka. Sekitar 1600, para pangeran dari Jawa Barat dan Jawa Tengah semua disebutkan sebagai pemburu;

3.        Pada abad ke-17, penguasa Mataram (Jawa Tengah) memiliki permainan berburu rusa dan aturan main dalam berburu. Aturan main tersebut juga bisa ditemukan di abad XVII dan XVIII di Jawa Barat, Sumatera dan Sulawesi Selatan. Banyak dari aturan main tersebut masih bertahan sampai abad kesembilan belas

B.  ZAMAN KOLONIAL BELANDA

Pada masa ini, pengelolaan dan konservasi satwa liar juga dipengaruhi dari aktifitas atau kebiasaan berburu yang menjadi permainan dan digemari oleh para bangsawan kerajaan nusantara maupun bangsawan Belanda.  Akibat dari aktifitas berburu yang semakin meningkat dan populasi satwa liar buruan semakin berkurang maka menjadi dasar ditetapkannya beberapa kawasan lindung.  Pada masa kolonial Belanda terdapat beberapa peristiwa yang menjadi catatan sejarah dalam konservasi dan pengelolaan satwa liar di Indonesia antara lain :

1.        Pemikiran konservasi di Indonesia kolonial (Hindia Belanda) dikembangkan di akhir abad kesembilan belas dari kesadaran akan pentingnya burung dalam mengendalikan hama pertanian. Pada awal abad kedua puluh, Belanda juga merasa tekanan untuk hidup sampai 'kewajiban internasional' di alam kelestarian. paternalisme kolonial memicu kekhawatiran dan kerusakan sosial dari konsekuensi adanya perburuan yang masif terhadap burung Cenderawasih di bagian barat  Papua New Guinea

2.        Pada tahun 1867, masih ada lima permainan berburu yang besar di Priangan, dengan luas area berburul sekitar 12.000 hektar yang banyak terdapat species rusa, babi hutan, badak, dan kadang-kadang harimau. Antara 1870-an dan 1910-an permainan berburu ini menghilang, terutama karena kerajaan Priangan telah kehilangan statusnya yang khusus pada saat itu dan juga karena tekanan dari klaim adat dan Eropa yang meningkat;

3.        Pada abad ke-19 dan ke-20, perburuan rusa serupa di lokasi permainan berburu dapat ditemukan di Kalimantan, Halmahera, Lombok, dan Timor. Terdapat 2 dua contoh arena berburu yang baik di Jawa. Yang pertama diciptakan oleh Van Reede tot de Parkeier, seorang penggemar berburu yang tidak biasa yang kemudian menghilang pada tahun 1801, ketika Van Reede diberhentikan. Yang kedua dan lebih menarik adalah Cikepuh, hutan  untuk berburu di Priangan barat daya (Jawa Barat), yang telah disewakan pada 1899 untuk sebuah asosiasi pemburu Eropa dengan nama Venatoria. Pemburu tertarik di daerah ini karena masih terdapat sejumlah besar banteng. Itu menyatakan bahwa, di bawah pengelolaan asosiasi, stok banteng telah meningkat dari 150 pada 1899 ke 700 di tahun 1906.

4.        Pada abad ke-19 hutan masih tertutup sebagian besar dari luas permukaan di Indonesia, dan Belanda telah mencoba beberapa kali sepanjang abad untuk membangun Dinas Kehutanan di Jawa. Dua usaha pertama telah berumur pendek (1808-1811, 1816-1826), tetapi pada tahun 1865 sebuah Dinas Kehutanan diciptakan. Pada tahun 1908, petugas hutan pertama untuk Provinsi Outer diangkat. Setelah tahun 1865, pemerintah juga mengeluarkan sejumlah peraturan Forest, yang membawa peningkatan proporsi dari hutan di bawah wewenang Dinas Kehutanan. Sekitar tahun 1890, Dinas Kehutanan telah memperoleh pengalaman yang cukup dan tenaga, dan kerangka kerja hukum yang kondusif untuk pelaksanaan yang tepat dari tugas utamanya, yaitu eksploitasi berkelanjutan hutan Jati Jawa (Tectona grandis).

5.        Pada tahun 1889, sebuah cagar alam dari 240 ha dibuat yang berdekatan dengan Botanical Gunung Gardens of Cibodas (Priangan). Kawasan lindung ini didedikasikan khusus untuk research ilmiah. Selain itu pula ,pada dasarnya terdapat dapat banyak lokasi-lokasi/kawasan hutan yang dikeramatkan, sakral atau dianggap suci oleh penduduk pribumi dan bangsaan kerajaan nusantara sehingga secara tidak langsung prinsip konservasi telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia tanpa pengaruh dari Belanda.

6.        Tahun 1896, PJ van Houten dan MC Piepers kedua jurnalis, menulis tentang kekhawatiran sejumlah spesies lokal terancam punah yaitu anggrek, burung cendrawasih, burung merak jawa, pheasant argus, badak dan banteng (sapi liar) dan orang utan.  Pada tahun 1896, publikasi dimulai secara berkala De Lev ende Natuur (Living Nature), sehingga pada tahun 1901 didirikan Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging (Belanda Society for Natural History). konservasi alam adalah salah satu tujuannya secara eksplisit dinyatakan, tetapi lebih sebagai suatu ideal dari sebagai program aksi konkret.

7.        Pada tahun 1898 pemerintah kolonial menunjuk seorang ahli zoologi spesialis, J. C. Koningsberger, untuk menyelidiki Jawa avifauna dan nilai ekonominya, tetapi penelitiannya tidak sepenuhnya diterbitkan hingga 1909.  Meskipun Koningsberger akhirnya dibujuk untuk memberikan daftar kelompok jenis burung yang terancam punah, yang tercermin dalam Struktur 1910 Ordonansi untuk Melindungi Mamalia dan Burung tertentu yang merupakan upaya hukum pertama untuk melindungi satwa liar di Nusantara.

8.        Pada tahun 1906, Masyarakat pecinta lingkungan membeli Naarder Lake, sehingga menciptakan cagar alam pertama di Belanda dan pada tahun 1913, Masayarakat Hindia Belanda membuat cagar alam di Indonesia yaitu hutan kecil (6 ha) di Depok dekat Batavia.

9.        Pada tahun 1919, cagar alam dibuat diluar Jawa. Sejak saat itu cagar alam baru diciptakan secara teratur sampai tahun 1949, tahun terakhir di bawah pemerintahan Belanda, dengan luas sekitar 2,5 juta ha. Wildlife Protection Ordonansi 1909 merilis terlalu banyak spesies yang terancam punah tanpa perlindungan kelonggaran aturan. Para Konservasionis menyuarakan perlindungan bagi sejumlah hewan 'populer', seperti orangutan [Sumatera, Kalimantan], dan burung-burung tanpa henti diburu seperti burung Cenderawasih dan Kakatua jambul kuning sejenis merpati (dari genus Labu) [Irian], yang banyak dieksploitasi untuk pembuatan topi wanita di Eropa.

10.    Pada tahun 1922, sebuah Keputusan pemerintah melarang perburuan burung cendrawasih (kecuali yang kuning) dan merpati jambul. Wildlife Protection dan Otoritas perburuan, pada tanggal 1924 melakukan upaya baru untuk melindungi sejumlah spesies yang terancam punah dan spesies serangga di seluruh Nusantara. Hewan yang dilindungi terdiri dari 8 spesies mamalia (di antara orangutan) dan 53 spesies kelompok burung. Selain itu, diberikan perlindungan untuk badak Jawa dan siamang keperakan (Jawa) dan di Provinsi luar jawa untuk 11 spesies tambahan yaitu gajah.

11.    Tahun 1924 otoritas perburuan juga memperkenalkan lisensi menembak yang berlaku di Jawa saja, yang kemudian menyebar di luar jawa. Pada tahun 1930, parlemen Belanda disahkan dengan suara bulat untuk mendesak pemerintah Belanda untuk membuat suaka margasatwa lebih, untuk membatasi atau bahkan melarang berburu dalam kasus tertentu, dan untuk menempatkan larangan total pada ekspor satwa yang dilindungi, hidup atau mati. Tahun 1925 terdapat  sekelompok orang yang berpengaruh, terutama tertarik pada konservasi di Indonesia.  Mereka gencar dalam kritik mereka dari pemerintah Hindia Belanda, yang menurut mereka melakukan terlalu sedikit terlambat. Komisi ingin pemerintah kolonial untuk membangun cagar alam yang besar, khususnya di Kalimantan dan Sumatera. pengaruh mereka dirasakan dalam penciptaan Indrapura Puncak / Kerinci Cadangan (sekarang bagian dari besar Kerinci-Seblat Cadangan) dan Gunung Leuser Cadangan (sekarang Taman Nasional Gunung Leuser), baik dalam Sumatra. 

12.    Tahun 1909 dan 1924 peraturan melarang kepemilikan satwa yang dilindungi, dan oleh karena itu dengan implikasi ekspor mereka, petugas bea cukai belum memadai diperintahkan untuk membuat klausul ini efektif. larangan ekspor bulu dan kulit dari semua burung liar dan mamalia, dan gading gajah di bawah lima kilogram. Jumlah mamalia dilindungi non dan burung yang dapat diekspor pada satu waktu untuk satu tujuan juga dibatasi. Dikecualikan dari ekspor-larangan yang menyembunyikan karnivora predator (harimau, macan tutul, anjing liar) dan babi hutan (bukan babi rusa).

13.    Sebuah artikel dalam jurnal ilmiah menguraikan lebih dari 120 kawasan lindung yang dihuni satwa liar dan tumbuhan didirikan pada tahun 1919 yang terdiri  dari satu pohon (Getas), gua (Nglirip, Ulucangko), jeram (Bantimurung), naturalis makam Junghuhn ini (dekat Lembang), atau sebuah situs arkeologi (Bungamas Kikim). Ada empat pengecualian, yaitu gunung berapi Krakatao termasuk sebuah pulau yang berdekatan (2.500 ha); Tangkoko Batuangus (Sulawesi, 4450 ha); dataran tinggi Bromo-Tengger (Jawa, 5.250 ha); dan cadangan Lorentz di New Guinea [Irian], meliputi sekitar 320.000 ha. Cadangan terakhir ada murni di atas kertas, karena pada saat itu Belanda baru saja mulai membangun otoritas mereka di Irian. Hanya cadangan yang lebih kecil, yang terletak di kawasan yang dikendalikan oleh Dinas Kehutanan, dapat dijaga secara efektif.

14.    Catatan singkat tentang Nusa Kambangan, sebuah pulau kecil, lepas pantai selatan Jawa Tengah; disebutkan pada 1608 sebagai tempat pembuangan, digunakan oleh penguasa pertama Mataram. Belanda melanjutkan tradisi ini dengan mengirimkan tahanan politik dari Aceh ke pulau, dan itu tetap sebuah pulau penjara setelah kemerdekaan, baik di bawah Lama dan Orde Baru. Hal itu membuat sebuah pulau penjara yang baik karena tidak pernah menarik banyak pemukim permanen, yang, apalagi, sering diusir oleh bajak laut. Pulau ini juga sebagian 'tanah suci', karena itu salah satu dari sedikit tempat di mana wijaya kusuma bunga (Pisonia grandis) dapat ditemukan, bunga itu hanya akan digunakan untuk upacara penobatan penguasa Mataram. 40 karena kombinasi faktor, pulau itu sebagian besar ditutupi oleh hutan hujan dataran rendah relatif tidak terganggu, mengandung banyak langka (mis wijaya kusuma dan Rafflesia Patma), kadang-kadang bahkan spesies endemik. Masyarakat, oleh karena itu, diusulkan pada tahun 1916 untuk mengubah bagian dari pulau itu menjadi sebuah cagar alam. Permintaan itu dikabulkan pada tahun 1923, sebagian karena beberapa pejabat diasumsikan bahwa penduduk asli akan menguntungkan terkesan dengan acara seperti bunga di 'tempat suci' oleh pemerintah, sebagian karena pemerintah ingin menyingkirkan dari beberapa non-narapidana yang tinggal di pulau pula. 

15.    Beberapa tanaman dan hewan yang lebih cocok sebagai simbol ini nilai-sistem dari yang lain. Anggrek dan arnoldi Rafflesia terpisah, mereka tampaknya tidak telah mengajukan banding ke imajinasi konservasionis '. Anggrek sudah disebutkan sebagai 'rentan' tanaman dengan Piepers dan Van Houten pada tahun 1896. Mereka tampaknya diekspor ke Eropa dalam jumlah besar, dan beberapa spesies menjadi langka di hutan lebih mudah diakses Jawa. Agak lama kemudian mereka juga menjadi modis taman-tanaman di kota-kota di Jawa, di mana mereka bereaksi tidak baik untuk ditransplantasikan. Spesies yang paling sering disebutkan adalah Phalaenopsis amabilis, yang bulan anggrek atau bulan-anggrek dari Jawa. Pada 1930, menggila anggrek tampaknya telah mempengaruhi Sumatera dan Kalimantan juga, dan beberapa spesies lokal yang disebutkan sebagai langka atau hampir punah. Anggrek yang tunduk pada fluktuasi yang cukup besar dalam harga. Begitu yang baru diimpor, dan karena itu mahal, spesies menjadi populer, sejumlah besar itu mulai diekspor dan harga mulai turun dengan cepat. Koleksi spesies tersebut kemudian akan berhenti..

16.    Sekitar tahun 1870, burung cendrawasih telah menjadi sangat populer sehingga beberapa buku yang ditujukan untuk burung cendrawasih dari New Guinea diterbitkan. Sekitar waktu itu, perusahaan-perusahaan dagang Belanda dan Cina, maka sebagian besar terkonsentrasi di Ternate, mulai mengirim pemburu Maluku, dipersenjatai dengan senjata, ke New Guinea dan pulau-pulau sekitarnya, karena orang Papua tidak bisa memenuhi peningkatan permintaan Eropa dan standar kualitas yang tinggi , meskipun barter terus juga. Ini pemburu profesional diberi uang muka oleh pedagang. Mereka mendirikan sendiri di desa-desa Papua untuk jangka panjang, menembus ke daerah di mana kedatangan mereka membawa penduduk lokal ke dalam kontak dengan peradaban 'Barat' untuk pertama kalinya. Jerami terakhir - dari sudut pandang konservasi awal - adalah pembukaan jalur kapal uap ke New Guinea pada tahun 1897, yang difasilitasi pasokan reguler dan peningkatan bulu. Pada tahun 1894, The Royal Society of Natural Science di Hindia Belanda mendesak pemerintah di Batavia untuk mengambil tindakan. Pada tahun 1895, dua masyarakat ornitologi di Belanda mengajukan petisi kepada Menteri Koloni untuk perlindungan burung dari surga.

17.    Hewan lain yang menimbulkan banyak kekhawatiran adalah orangutan. Orangutan itu diragukan rentan dan mungkin terancam punah, setidaknya di Sumatera. Di Kalimantan, Gajah dimakan oleh beberapa kelompok masyarakat adat, dan disimpan sebagai hewan peliharaan oleh orang lain. Di Sumatera, habitatnya adalah menurun karena perluasan pertanian pribumi dan Eropa. pada awal tahun 1920 yang conversationists melaporkan bahwa orangutan di Kalimantan sekarang juga berisiko. Perlindungan datang dengan keputusan yang terpisah, pada tahun 1925, tapi butuh petugas bea cukai beberapa waktu sebelum mereka mampu menegakkan larangan ekspor yang Keputusan ini tersirat. Bahkan pada tahun 1927 sekitar 100 hewan tertangkap hidup-hidup dan diekspor sah.

18.    Satwa terancam punah lainnya adalah Komodo karena populasi yang kecil dan  dibatasi untuk dua pulau kecil antara Sumbawa dan Flores (Komodo dan Rinca), dan jalur pantai kecil di Flores. Ketika Komodo dan Rinca berada di bawah kekuasaan Manggarai, pengaturan yang sama disepakati  pada tahun 1927.

19.    Pada tahun 1931 itu termasuk dalam Perlindungan Wildlife Ordonansi gajah dan badak juga menonjol dalam publikasi mereka. Dalam kedua kasus, jumlah mereka mungkin lebih kecil dari komodo dan kemungkinan kepunahan itu nyata. Pemburu yang sama yang mendirikan, tanpa keraguan, bahwa Badak Jawa juga bisa ditemukan di Sumatera, kemungkinan dibunuh spesimen terakhir ada (1928). Badak Jawa di Jawa beberapa kali dinyatakan punah atau sebagus punah. Ini memperoleh status hewan yang dilindungi di tahun 1924. Untungnya, penciptaan Ujung Kulon sebagai kawasan lindung, dan baik dijaga pada saat itu, memastikan kelangsungan hidup hewan ini, tapi itu melarikan diri sempit dan Badak Jawa masih tergolong terancam punah.

20.    Pada tahun 1931, Gajah Sumatera ditetapkan menjadi species dilindungi oleh Kolonial Belanda. Species yang paling terancam adalah Harimau Jawa, sehingga yang paling dilindungi pada saat itu. 

C.  ZAMAN KEMERDEKAAN

Pada masa kemerdekaan, upaya konservasi dan pengelolaan populasi satwa liar dimulai pada tahu 1947 dengan penunjukan Bali Barat sebagai suaka alam baru atas prakarsa dari Raja-raja Bali Sendiri.  Kemudian pada tahun 1950 Jawatan Kehutanan RI mulai menempatkan seorang pegawai yang khusus diserahi tugas untuk menyusun kembali urusan-urusan perlindungan alam.  Pada tahun 1955, F. J. Appelman seorang rimbawan senior Indonesia menulis artikel tentang konservasi alam di Indonesia dalam majalah kehutanan Tectona.  Perhatian pemerintah mulai timbul lagi sejak tahun 1974, diawali oleh kegiatan Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam yang berhasil menyusun rencana pengembangan kawasan-kawasan konservasi di Indonesia dengan bantuan FAO/UNDP (Food and Agriculture Organization of the United Nations Development Programme), dan usaha penyelamatan satwa liar yang diancam kepunahan dengan bantuan NGO.

          Pada waktu pertemuan teknis IUCN (International Union for The Conservation of Nature and Natural Resources) ke-7 di New Delhi, India pada tanggal 25-28 November 1969, Indonesia mengirimkan beberapa utusan, diantaranya adalah Ir. Hasan Basjarudin dan Dr. Ir. Rudy C. Tarumingkeng. Pada konferensi tersebut wakil dari Indonesia menyampaikan makalahnya dengan judul “Suaka Alam dan Taman Nasional di Indonesia: Keadaan dan permasalahannya” dan “Pendidikan Konservasi Alam di Indonesia”. Kedua makalah tersebut mendapat tanggapan positif dari peserta konferensi, sehingga perhatian dunia luar terhadap kegiatan konservasi alam di Indonesia semakin meningkat.  Pada tahun 1982 di Bali diadakan Kongres Taman Nasional Sedunia ke-3 yang melahirkan Deklarasi Bali. Terpilihnya Bali sebagai tempat kongres mempunyai dampak yang positif bagi perkembangan pengelolaan hutan suaka alam dan taman nasional di Indonesia. Pada tahun 1978 tercatat tidak kurang dari 104 jenis telah dinyatakan sebagai satwa liar dilindungi. Pada tahun 1985, keadaannya berubah menjadi 95 jenis mamalia, 372 jenis burung, 28 jenis reptil, 6 jenis ikan, dan 20 jenis serangga yang dilindungi.

Kemajuan kegiatan konservasi alam di Indonesia juga banyak dirangsang oleh adanya World Conservation Strategy, yang telah disetujui pada waktu sidang umum PBB tanggal 15 Maret 1979. Pada tahun 1983 dibentuk Departemen Kehutanan, sehingga Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam statusnya diubah menjadi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) yang tugas dan tanggung jawabnya semakin luas. Di fakultas-fakultas kehutanan dan biologi sudah mulai diajarkan ilmu konservasi alam dan pengelolaan satwa liar. Bahkan di beberapa fakultas kehutanan sudah dikembangkan jurusan Konservasi Sumber Daya Alam.  Dari segi undang-undang dan peraturan tentang perlindungan alam juga banyak mengalami kemajuan, beberapa undang-undang dan peraturan peninggalan pemerintah Hindia Belanda, telah dicabut dan diganti dengan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Demikian ringkasan sejarah konservasi dan pengelolaan populasi satwa liar di Indonesia yang disarikan dari beberapa sumber sebagaimana yang tercantum dalam tinjauan pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Kodra, HS.  2010.  Teknik Penglolaan Satwa Liar.  IPB Press.  Bogor. 

Boomgaard Peter. 1999.  Oriental Nature; Its Friends and Its Enemies; Conservation of Nature in Late-Colonial Indonesia, 1889-1949.  Environment and History. White Horse Press. Author .  Netherlands.

Cribb Robert,  2007.  Conservation In Colonial Indonesia.  The Australian National University.  Taylor & Francis..